TIMES SUMBAWA, JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyerukan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap tekanan yang dihadapi industri media nasional akibat disrupsi media sosial dan dominasi platform digital. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

“Kami meminta pemerintah memberikan atensi sungguh-sungguh terhadap kondisi media saat ini. Bukan hanya soal bisnisnya, tapi juga kesejahteraan dan keselamatan para jurnalis,” kata Ninik.

Ia menyoroti pola kerja sama pemerintah yang dinilai lebih banyak mengalir ke media sosial dan content creator dibanding media konvensional. Menurut Ninik, pola ini harus segera diubah agar keberlangsungan bisnis media tetap terjaga.

“Kalau saya boleh meminta, ubah cara bekerja sama. Jangan hanya menggunakan biaya iklan untuk media sosial atau YouTuber. Alokasikan juga anggaran untuk media konvensional. Tapi dengan catatan penting: beritanya jangan dibeli,” tegasnya.

Ninik menekankan bahwa media harus tetap independen, tidak boleh tunduk pada pihak pemberi dana iklan, termasuk pemerintah. Ia mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap media yang hanya menampilkan citra baik pemerintah.

“Media harus menyuarakan fakta, bukan jadi alat propaganda. Jangan ada media yang diberi label disukai karena hanya menyampaikan hal-hal kehumasan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga batas antara kepentingan bisnis dan ruang redaksi. Kerja sama iklan, menurutnya, tidak boleh memengaruhi isi pemberitaan.

“Pemerintah harus ikut menjaga pagar api. Pastikan bahwa kontrak atau kerja sama tidak mengintervensi isi berita, karena itu adalah suara rakyat,” tegas Ninik.

Kondisi kritis industri media tampak dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang 2023 hingga 2024, sebanyak 1.200 jurnalis terdampak PHK akibat penurunan pendapatan media.

Fenomena ini terjadi seiring pergeseran belanja iklan dari media konvensional ke media digital dan influencer. Pada 2024, total belanja iklan nasional mencapai Rp107 triliun, dengan 44,1 persen di antaranya untuk iklan digital. Sayangnya, sekitar 75–80 persen dana tersebut justru diserap oleh platform global seperti Meta dan Google.

Wisnu Prasetya Utomo, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa disrupsi ini disebabkan oleh strategi platform digital yang mampu langsung menjangkau audiens tanpa melalui media konvensional.

“Mereka melakukan bypass terhadap media. Ini membuat pergeseran iklan terjadi secara dramatis,” jelas Wisnu.

Wisnu menilai media tidak dapat menghadapi tantangan ini sendirian. Ia menekankan pentingnya dukungan regulasi yang berpihak pada media lokal, serta mendorong media untuk mengembangkan model pendapatan alternatif seperti skema berlangganan dan hibah, agar tidak sepenuhnya bergantung pada iklan.(*0