TIMES SUMBAWA, SUMBA – Sejumlah aktivis muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengecam arah kebijakan pemerintah pasca tradegi bunuh diri seorang anak siswa SD di Kabupaten Ngada NTT.

“Hal ini kami mengecam arah kebijakan sosial pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada pendidikan anak miskin ditengah potret kemiskinan ekstrem di daerah ini,”ungkap aktivis muda NTT Alfons Ratukani Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, tragedi bunuh diri seorng siswa SD berusia 10 tahun yang nekat mengahiri hidup karena tidak mampu membeli buku sekolah merupakan cerminan nyata bahwa pendidikan yang diklaim gratis belum benar-benar merata dirasakan masyarakat namun pendidikan ini lebih menjadi beban dari pada hak yang dijamin negara.

“Negara hadir lewat program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di ruang kelas ketika anak-anak tidak mampu membeli buku, alat tulis atau biaya sekolah lainnya. Ini bukan pendidikan gratis, ini ilusi kebijakan,” sebut Alfons.

Ia memaparkan, BPS juga mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT pad 2025 mencapai hanya 69,89 meskipun mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh dibawah standar nasional, menandakan kualitas hidup dan kesempatan pendidikan di NTT tetap tertinggal dibanding banyak Provinsi lain di tanah air.

Alfons menegaskan, bahwa sementara pendidikan dasar disebut gratis, biaya pendudkung seperti buku, alat tulis, seragam dan tarnsportasi masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin ekstrem di NTT.

“Yah, pendidikan gratis ini hanya berlaku diatas kertas sementara dilapangan biaya belajar masih membebani keluarga,”ujarnya.

Selain itu Alfons juga mengkritik MBG yang digulirkan oleh pemerintah sebagai bantuan sosial utama. Ia menyebut, alih-laih menyelesaikan akar persoalan kemiskinan struktural dan pendidikan, program ini berpotensi menjadi prioritas yang salah arah karena dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan belum signifikan.    

“Program gizi penting tetapi tidak akan memutuskan kemiskinan jangka panjang apabila anak-anak tetap tidak mengakses ruang kelas dengan layak. Kita harus memberi mereka akses pendidikan yang benar-benar bebas hambatan bukan sekadar makanan gratis,”tandasnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa negara harus kembali menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan sosial. Negara harus hadir penuh diruang kelas dengan capaian buku gratis, sarana pendidikan layak serta dukungan biaya penuh.

“Ini agar anak-anak dari keuarga miskin ekstrem dapat mengejar pendidikan tanpa terkendala ekonomi dan juga guru-guru yang berkualitas tanpa mengabaikan gaji dan tunjangan mereka,”terang Alfons. (*)