TIMES SUMBAWA, LOMBOK UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) meminta kepada Dinas Pariwisata (Dispar) KLU untuk membenahi sumber retribusi pariwisata yang bocor. 

Langkah itu harus ditindaklanjuti sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena berdasarkan LHP BPK terdapat temuan kebocoran yang besar selama kurun waktu dua tahun anggaran. 

"Apa yang menjadi temuan BPK harus menjadi atensi serius oleh dinas teknis. Dispar dalam hal ini harus membenahi mata titik-titik kebocoran tersebut, bila temuan ini dianggap sepele maka temuan ini akan terus menjadi kerugian daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), I Made Kariyase, Kamis (5/2/2026). 

 Kebocoran ini terjadi dalam penentuan target penerimaan retribusi masuk ke Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) di bawah kendali Dispar. 

Dalam temuan tersebut terdapat selisih perhitungan kunjungan wisatawan pada tahun 2024 dan 2025 yang totalnya sebanyak 377.318 orang. Kondisi ini tentu menyebabkan potensi kerugian pemerintah daerah lantaran pemungutan yang tidak maksimal dan tidak sinkronnya pendataan.

"Menurut potensi temuan BPK ada selisih jumlah kunjungan 212.681 orang dikalikan Rp 20.000 itu ada Rp 4,2 miliar yang belum Dispar pungut," terangnya.

Kemudian di tahun 2025 sampai Bulan September itu ada selisih 164.637 orang, jika dikalikan Rp 20.000 itu sekitar Rp 3,2 miliar. Bila totalkan jumlah kerugian daerah yang bocor sebesar Rp 7,4 miliar. Tentu nominal kerugian bukanlah nilai kecil bagi kemajuan daerah. 

Kunjungan wisatawan yang turun dari fast boat di Pelabuhan Bangsal menuju Tiga Gili. (Riko untuk TIMES INDONESIA)

Atas temuan BPK tersebut sebagai bentuk pengawasan DPRD KLU sudah disampaikan ke pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Pihak BPK juga sudah mengatakan untuk segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

"Kami juga sampaikan ke pak Bupati terhadap potensi temuan ini harus ada tindaklanjut. Karena dari temuan BPK di lapangan potensi sudah jelas, diduga ada selisih yang tidak disetorkan," ujar politisi PDIP ini. 

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen penentuan target penerimaan Retribusi Rekreasi Pantai pada Dispar, diketahui dalam penentuan target pendapatan Retribusi Rekreasi Pantai Tahun 2024 dan 2025 dikarenakan Dispar tidak memiliki kertas kerja atau dokumen yang lengkap dan valid.

Terdapat perbedaan sejumlah 377.318 orang pengunjung pada Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air) tidak terpungut Retribusi Rekreasi Pantai. 

"Kondisi tersebut mengakibatkan penentuan target penerimaan Retribusi Rekreasi Pantai belum berdasarkan data yang lengkap dan valid," tegas anggota dewan Dapil Tanjung ini.

Hal ini disebabkan belum tertibnya Dispar dalam menyusun target penerimaan Retribusi Rekreasi Pantai belum disertai dengan data yang lengkap dan valid dan belum terdapat kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data pendukung potensi.

Sementara itu, Kepala Dispar KLU, Dende Dewi Tresni membenarkan temuan tersebut. tidak tertagihnya sejumlah pengunjung itu lantaran pihaknya masih mencari pola yang baik sehingga tidak menganggu kenyamanan wisatawan.

Dikatakan, pada tahun 2024 ia menarik retribusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) yang berbasis di Bali. 

Pola yang dilakukan kala itu Dispar memberikan tiket karcis ke pengusaha untuk dijual ke wisatawan, hanya saja bondol tiket penjualan nyatanya tidak dikembalikan oleh pengusaha.

"Memang betul ada temuan di sana terkait dengan pola penarikan retribusi, karena mereka (Akacindo) yang rata-rata membawa penumpang," jelas mantan Kadis Perizinan KLU ini.

Ketika evaluasi mereka baru melakukan kerjasama bisnis to bisnis mereka akui belum siap, karena pola tiket titip ke operator kemudian operator pemahaman mereka bondol tidak dikembalikan lagi.  "Sementara kita harus catat kode yang keluar dan yang masuk supaya sesuai," katanya.

Tapi bukan berarti Dispar tidak diam, ia mengaku hingga saat ini masih melakukan upaya penagihan ke Akacindo. Sementara di tahun 2025 di mana polanya diubah dengan tiket dititip langsung.

Dispar mengaku kesulitan dalam memilah antara penumpang Akacindo dan penumpang kapal cepat lain di luar asosiasi. Sehingga ketika secara manual penumpang di luar Akacindo dipungut retribusi, itu pun menyebabkan crowded di pintu masuk dermaga Gili Trawangan.

"Karena di high season banyak kapal musiman notabene mereka tidak masuk anggota Akacindo," ujarnya.

Dispar sudah menempatkan petugas khusus juru pungut retribusi, namun mengalami kesulitan pada pukul 11.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita bersamaan kondisi trawangan hanya satu jalur keluar masuk, sehingga tidak bisa membedakan mana dari Akacindo dan yang bukan.

Berjalannya waktu, Dispar mengandeng Akacindo untuk menarik wisatawan lokal yang datang ke Gili Tramena. Hanya saja, persoalannya lantaran Easybook memungut hanya di Bangsal, maka di jalur pintu masuk lain seperti Kecinan, Malaka, dan sebagainya justru luput.

"Ini yang akan kita benahi, mungkin yang disebut kebocoran itu dari data-data yang luput ini. Easybook juga kesulitan membedakan mana wisatawan lokal, mana masyarakat, mana pekerja. Sehingga besok kita akan ubah polanya," ungkapnya.

Terkait ada penarikan retribusi namun tak disetorkan, hal itu tentu tidak berani melakukan hal sejauh itu. Diakui ada penumpang yang tak terpungut retribusi sehingga tercatat tidak disetorkan ke kas daerah.

"Saya rasa petugas yang kita tempatkan tidak akan berani sampai seperti itu. Kami akui kita masih mencari pola, ini dengan Easybook kita berencana membangun pintu masuk khusus Gili Trawangan sehingga siapapun yang masuk bisa terpungut," tutupnya. (*)