TIMES SUMBAWA, KUPANG – Untuk memperkuat sinergi di bidang hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) sebagai langkah kongkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan di NTT,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT Zet Tadung Allo, SH, MH dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).

Ia mengatakan, bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) yang diamanatkan oleh Undang-undang sebagaimana Indonesia adalah negara hukum yang juga mengemban fungsi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah sering terlibat dalam urusan hukum di ranah perdata maupun tata usaha negara maka disinilah Kejaksaan hadir sebagai pengacara negara untuk memastikan kepentingan negara terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tentu kerjasama seperti ini penting agar seluruh kebijakan pemerintah daerah memilki landasan hukum yang kuat karena Kejaksaan tak hanya hadir dalam konteks penegakan hukum tetapi sebagai mitra strategis untuk mencegah potensi sengketa dan penyalahgunaan kewenangan,” tandas Zet.

Ia juga menegaskan, bahwa setiap permintaan bantuan hukum dari instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, BUMD kan diterima dan ditindaklanjuti kecuali yang berkaitan dengan perbuatan pidana atau bersifat pribadi yang nanti akan dikaji melalui analisis hukum yang mendalam.

Sementara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik penandatanganan kesepakatan itu yang diharapkan agar kerja sama ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh NTT.

“Kami menyambut baik hal ini karena sangat membantu Pemerintah Daerah untuk memastikan setiap kebijakan sesuai koridor hukum. Saya juga mendorong agar seluruh Kabupaten/Kota di NTT menjalin kerjasama dengan Kejaksaan negeri setempat,” harap Laka Lena.  (*)