TIMES SUMBAWA, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan bahwa draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan (AI) telah rampung dan kini memasuki tahap akhir proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Regulasi tersebut meliputi Peta Jalan AI Nasional serta panduan keamanan dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Perpres tersebut dapat terbit pada awal tahun 2026.

“Kita masih menunggu harmonisasi Kementerian Hukum. Kita lagi antre. Mudah-mudahan awal tahun depan terbit menjadi Perpresnya,” ujar Bonifasius di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

Bonifasius menjelaskan, penyusunan draf Perpres AI telah melalui proses diskusi lintas sektor selama lebih dari empat bulan, melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, akademisi, industri teknologi, dan masyarakat sipil.

“(Draf Perpres AI) dibahas dengan seluruh stakeholder. Itu cukup lama, sampai 4 bulan lebih. Setelah selesai, kita sudah ajukan rancangan Perpresnya,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Kemkomdigi saat ini menunggu hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum, yang menjadi tahap akhir sebelum pengundangan resmi.

“Untuk mengundangkan Perpres AI perlu ada proses harmonisasi dan sebagainya. Jadi bolanya bukan di kami lagi, tapi ada di Kementerian Hukum,” jelas Bonifasius.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria juga menyampaikan bahwa Peta Jalan AI Nasional dan Perpres tentang keamanan pengembangan AI sudah memasuki tahap finalisasi. Kedua regulasi itu disiapkan agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

“Proses harmonisasi kedua rancangan Perpres ini bertujuan menghindari tumpang tindih dengan regulasi lain yang sudah berlaku,” ujar Nezar.

Nezar menambahkan, penyusunan Peta Jalan AI Nasional telah dilakukan secara inklusif melalui 21 kali pertemuan yang melibatkan lebih dari 400 partisipan dari berbagai latar belakang.

“Kami mencoba merangkum semua aspirasi yang muncul dari stakeholder, baik dari sisi inovasi, etika, maupun perlindungan data,” tutur Nezar.

Dengan terbitnya Perpres tentang AI dan Peta Jalan AI Nasional ini, pemerintah berharap Indonesia memiliki kerangka etis, strategis, dan aman dalam pengembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, hingga pemerintahan. (*)