TIMES SUMBAWA, WAINGAPU – Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu Dr. Fadly Afand Djafar, SH,MH menyebut, pembentukan Maritime Condition Center (MCC) mendorong inovasi pelayanan dan keselamatan pelabuhan.

“Kami terus melakukan transformasi layanan pelabuhan untuk meningkatkan keselamatan efisiensi logistik dan kepatuhan regulasi,” kata Fadly Kamis (19/6/2025).

MCC diresmikan oleh Gubernur NTT pada April 2025 lalu dengan harapan menjadi sistem pengawasan modern yang mampu menekan angka kecelakaan laut dan meningkatkan kelancaran arus logistik.

“Jadi MCC ini sebagai pusat integrasi data maritim untuk memantau aktivitas kapal dan pelabuhan secara real time,” jelasnya.

Selain itu Fadly mengatakan, KSOP telah menjalin kerjasama strategis dengan PT Pelindo untuk mengaktifkan layanan pandu tunda khusus bagi kapal-kapal berstandar SOLAS 500 GT keatas.

Kerjasama ini dimulai secara resmi pada 1 Juli 2025 di Bali. Fokus utamanya adalah meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bongkar muat dan kelancaran logistik terutama untuk mendukung kapal-kapal PT MSM yang membawa impor non-gula dari luar negeri.

Langkah ini sebut Fadly, sekaligus aan memberikan multiplier effect berupa pningkatan penerimaan negara dalam bentuk BNPB serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.  

Ditambahkannya KSOP Waingapu juga mengembangkan program Single Identification Data (SID) untuk seluruh kendaraan usaha yang beroperasi di dalam pelabuhan. Oleh sebab tu program ini bertujuan menertibkan kendaraan dan memastikan kelayakan jalan, legalitas usaha serta kepatuhan pengemudi terhadap peraturan.

“Dengan sistem data yang terintegritas secara elektronik diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) juga bisa meningkat melalui retribusi jasa sekaligus menekan potensi pelanggaran regulasi dan meningkatkan keselamatan transportasi,” papar Fadly.

Lanjut dia, dari aspek sosial menjadi perhatian KSOP Waingapu. Salah satunya tarif jasa portir untuk kapal penumpang. Tarif disesuaikan dengan klasifikasi barang kecil, sedang dan besar dengan harga terjangkau. Seperti plafon atas Rp15.000 untuk dus kecil.

Pihaknya juga bekerjasama dengan KP3 Laut dan Polres Sumba Timur untuk menindak tegas pungutan liar dan intimidasi terhadap pengguna jasa pelabuhan.

“Sosialisasi dilakukan melalui surat edaran, papan informasi di terminal dan kapal guna menciptakan sistem jasa portir yang transparan dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

KSOP Waingapu juga menggagas pembentukan Satgas pengendalian hewan ternak bersama Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Satgas ini akan bertugas melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir mulai dari perizinan, kesehatan hewan hingga distribusi ke wilayah defisit pangan.

“Tujuan ini untuk memastikan populasi hewan ternak seperti kuda tetap terkendalikan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan ekonomi peternak lokal. Inisiatif ini menunjukkan komitmen KSOP Waingapu dalam mendukung pembangunan di daerah Sumba Timur,” terang Fadly. (*)