TIMES SUMBAWA, SUMBA TIMUR – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumba Timur kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati  Sumba Timur periode 2020-2024 Bapak Khristofel Praing dan Bapak David Melo Wadu atas kerja keras bersama jajarannya dalam mengelola keuangan daerah sehingga Kabupaten Sumba Timur kembali memperoleh WTP pada Selasa 24 Juni 2025,” kata Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali dalam tanggapannya di Facebook milik Protokol Sumba Timur, Kamis (26/6/2025).

Ia mengatakan, Kabupaten Sumba Timur mendapatan WTP sebanyak Sembilan kali sejak tahun 2015 – 2016. Ini merupakan Kabupaten pertama bersama Provinsi yang memperoleh opini WTP dan 7 kali berturut-turut sejak 2018 – 2024 dengan opini WTP oleh BPK Provinsi NTT hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Umbu Lili menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Sumba Timur bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemkab Sumba Timur tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria.

Aapun kriteria itu dengan kesesuaian standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan perturan perundang-undang serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

“Ini tentunya mencerminkan pencapaian yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumba Timur,”tutur Umbu Lili.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumba Timur periode 2024-2029 sebagai mitra pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur.  DPRD berperan penting dalam mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga dukungankepada dunia usaha dan elemen-eleman lainnya yang turut berperan dalam meraih prestasi ini.

“Saya harap prestasi ini dapat menjadi motivasi untu terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,”terang Umbu Lili. (*)