WAINGAPU – Untuk mendukung layanan publik prima pada angkutan lebaran 2026, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Waingapu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur mengoptimalkan Sistem Berantas Mafia Pelabuhan (SIBERMAP).

“Langkah ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publikserta menciptakan lingkungan pelabuhan yang besih, aman dan berintegritas,”kata Kepala KSOP Kelas IV Waingapu Dr. Fadly Afand Djafar Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, selain mengoptimalkan SIBERMAP, KSOP Waingapu dan Kejari Sumba Timur melakukan sosialisasi kepada para penumpang dan pengguna jasa transportasi laut mengenai pemanfaatan website SIBERMAP di area pelabuhan Waingapu.

SIBERMAP ini jelas Fadly, merupakan sistem yang disediakan sebagai sarana pengaduan dan pelaporan bagi masyarakat jika menemukan atau mengalami praktik pungutan liar (pungli), tekanan, penipuan maupun tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum tertentu dilingkungan pelabuhan.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

“Maka melalui website SIBERMAP masyarakat dapat secara langsung melaporkan bila ada praktik semacam itu yang merugikan pengguna jasa pelabuhan, baik yang dilakukan oleh oknum petugas maupun pihak lain yang memanfaatkan situasi di area pelabuhan,” jelasnya.

Senada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumba Timur Akwan Annas mengungkapkan, sinergi antara Kejari Sumba Timur dan KSOP Waingapu dalam mengoptimalkan SIBERMAP sekaligus sosialisasi kepada pengguna jasa pelabuhan untuk mendukung upaya pemberantasan praktik mafia pelabuhan serta memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor transportasi laut.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan sistem SIBERMAP sebagai sarana pelaporan serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan pelabuhan agar tetap bersih dari praktik pungutan liar, intimidasi maupun penipuan,” tegas Akwan.

Ditambahkannya, bahwa Kejari Sumba Timur dan KSOP Waingapu berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan pelayanan erbaik kepada masyarakat serta mewujudkan pelabuhan yang transparan, aman, tertib dan bebas dari praktik mafia pelabuhan.  (*)