SUMBA TIMUR – Aktivis Sumba Umbu Pajaru Lombu mengatakan maraknya penambangan maupun mendulang emas ilegal di Kabupaten Sumba Timur yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah.

“Persoalan tambang emas ilegal yang terjadi di Sumba Timur itu adalah tanggung jawab pemerintah,” kata Umbu Pajaru, Senin (11/5/2026).

Ia menanggapi bahwa pemerintah memegang peranan penting sebagai pemegang kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan namun kewenangan  tersebut tidaklah tanpa batas sebagaimana prinsip yang dikenal dalam hukum adiministrasi.

“Tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab, pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Jadi pemerintah itu harus bisa mengatur masyarakatnya agar bisa hidup tentram, aman dan nyaman,” katanya.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Menurut Umbu Pajaru, bermula dari kasus tambang emas ilegal yang terjadi di Sumba Timur ini. Jika pemerintah tidak dapat mengatur masyarakatnya maka pesoalan tersebut akan berdampak lebih meluas dan tidak akan henti-hentinya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam hal Bupati Sumba Timur harus turun langsung ke lokasi penambangan untuk melihat langsung dan merasakan langsung dengan berdiskusi serta berdialog dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar mendengar keluh kesah mereka.

“Disini pemerintah harus mengambil langkah tegas serta solusi yang tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat diwilayah penambangan emas,” ujar Umbu Pajaru.

Kemudian tambah dia, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang tentu edaran itu bukan solusi. Pemerintah harus mengambil langkah tegas jika ingin memberhentikan kasus penambangan emas maka hentikan sesuai dengan undang-undang. Jika pemerintah ingin memberikan izin kepada masyarakat tentu mengeluarkan izin.

Baca juga

Bentuk Satgas, Camat dan Polsek Matawai La Pawu di Sumba Timur Ajak Warga Reboisasi

“Jadi jangan menjadikan bola liar sehingga masyarakat menjadi korban dari kasus penambangan ilegal yang terjadi di Sumba Timur. Saya berkesimpulan bahwa masyarakat saat ini adalah menjadi korban yang diharapkan pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mencari solusi atas persoalan ini,” tandas Umbu Pajaru. (*)