SUMBA TIMUR – Aksi damai digelar Garda Energi Masyarakat Selatan (GEMS) dengan mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Sumba Timur menolak diskriminasi energi, Kamis (21/5/2026).    

Dalam tuntutannya massa aksi damai GEMS yang dikoordinir Andreas Ninggeding mendesak Bupati Sumba Timur untuk segera mengeluarkan Surat Edaran Diskresi keadaan darurat ekonomi.

Massa juga meminta Bupati berkoordinasi dengan Pertamina regional guna menangguhkan sementara pemberlakuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 di seluruh SPBU wilayah Sumba Timur.

Menurut massa, langkah ini perlu diambil demi menjaga ketertiban umum dan mencegah inflasi daerah.

Aksi pun mendesak DPRD Sumba Timur segera menggunakan fungsi pengawasan dan mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri agar membatalkan atau merevisi pasal-pasal bermasalah dalam peraturan Gubernur NTT.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Mereka juga menuntut Bupati dan DPRD Sumba Timur untuk segera memberikan solusi konkret jangka panjang terhadap krisis keadilan energi di wilayah selatan Sumba Timur.

"Dengan cara mendesak dan mengawal pembangunan infrastruktur energi seperti SPBU Kompak, Moduler, program BBM satu harga di titik starategis wilayah Selatan Sumba Timur dalam tahun ini,” tegas  Andreas.

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali saat menerima massa di depan halaman Kantor Bupati menyampaikan, pihaknya menerima tuntutan tersebut dengan segera memerintahkan perangkat dan Unit kerja untuk bertemu dan membahasnya dengan perwakilan aksi damai.

“Jadi besok kita akan kembali bertemu dengan perwakilan aksi damai untuk membahas tuntutan mereka,” katanya.

Baca juga

Bentuk Satgas, Camat dan Polsek Matawai La Pawu di Sumba Timur Ajak Warga Reboisasi

Menurut Umbu Lili, pertemuan nanti akan membahas dan menetapkan kuota BBM bersubsidi yang akan diperuntukan bagi kendaraan angkutan umum wilayah Selatan,

"Sehingga besok kami masih harus duduk kembali untuk membahas perihal kuota BBM bersubsidi,” jelas Umbu Lili.

“Saya juga meminta agar dicatat seluruh kendaraan angkutan umum wilayah Selatan Sumba Timur agar dilakukan prioritas dalam hal pengisian BBM bersubsidi," imbuhnya. (*)