TIMES SUMBAWA, SUMBA TIMUR – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sumba Timur mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sumba Timur Delis H. Wali (Aldy Wali) Rabu (11/6/2025).

Menurutnya bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kepemimpinan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan masa depan generasi bangsa.

“Tentu kami mendukung penuh pernyataan dan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menutup IUP di kawasan Raja Ampat Papua Barat karena langkah ini strategis dan progresif menunjukkan komitmen beliau terhadap pelestarian alam dan keberlanjutan pembangunan,” kata Aldy.

Ia pun menilai, bahwa kawasan Raja Ampat tak hanya menjadi aset ekologis nasional namun juga merupakan simbol keanekaragaman hayati dunia yang harus dijaga dari ancaman eksploitasi industri ekstraktif.

“Raja Ampat salah satu titik penting ekowisata dunia. Jika menutup ijin tambang di kawasan itu berarti melindungi warisan alam, melestarikan kehidupan laut, dan membuka peluang ekonomi jangka panjang melalui pariwisata berkelanjutan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Aldy mengajak serta mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mengawal implementasi kebijakan ini dengan sungguh-sungguh serta memperhatikan hak-hak masyarakat lokal termasuk komunitas adat yang tinggal disekitar kawasan konservasi.

“Langkah ini tentu harus diikuti dengan pendekatan yang adil dan partisipatif. Masyarakat setempat harus terlibat dalam proses pemulihan dan pengembangan kawasan agar mereka tidak hanya menjadi penonton tetapi juga penerima manfaat utama dari pelestarian alam,”ujarnya.

Aldy berharap, dukungan ini untuk menambah deretan suara yang menyambut positif kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya berbagai organisasi lingkungan, akademisi serta tokoh masyarakat adat telah menyampaikan apresiasi terhadap keputusan strategis tersebut.

Ditambahkannya, bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya menyatakan ijin-ijin pertambangan di kawasan konservasi seperti Raja Ampat harus dihentikan karena bertentangan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

“Raja Ampat itu dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan biodiversitas laut tertinggi di dunia menjadikannya kawasan prioritas dalam agenda dan destinasi unggulan pariwisata berbasis alam,” terang Aldy. (*)